Banyuwangi milik-rakyat.com Pemkab Banyuwangi kembali menunjukkan kinerja positif pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2024. Prestasi ini telah diraih secara konsisten selama 13 tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Kamis (17/5/2025). Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah.
Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Yuan Candra, mengatakan, BPK memberikan opini sebagai kesimpulan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan.
“Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa menurut penilaian independen, instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yuan.
“Ini juga berarti pemkab telah menunjukkan upaya-upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur pemkab berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 13 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukkan pengelolaan keuangan kabupaten ini sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
