Madura Sumenep milikrakyat.com – Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia ( LPKP2HI ) Sumenep sering menerima keluhan serta pertanyaan dan informasi tentang keberadaan BUMDES yang tidak ada kejelasan tentang usaha serta pertanggung jawabannya.
Sebelumnya BUMDES diidam-idamkan oleh banyak khalayak dianggap mampu dan diharapkan menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di desa di mana ia berdiri. Hanya saja kenyataannya BUMDes memang mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini justru dianggap rentan menjadi lahan penyimpangan pihak-pihak yang tidak bertanggung – jawab.
Berdasarkan informasi dan desakan masyarakat, Pengurus LPKP2HI Sumenep melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat untuk mendapatkan petunjuk, sehingga Ketua Umum Moh. Hasan, S.H.,M.H, memerintahkan kepada Pengurus Sumenep untuk menindak lanjuti adanya beberapa informasi tentang adanya dugaan penyimpangan anggaran BUMDES itu.
Menurutnya, Pengelola BUMDes maupun Perangkat Desa ataupun BPD tidak dapat semena-mena dalam menggunakan uang BUMDes, Sebab BUMDes sebagai badan usaha tidak bisa terlepas dari pengawasan dan audit. Pengawasan pada BUMDes dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal BUMDes. Pada struktur kepengurusan BUMDes, terdapat Dewan Pengawas Internal yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten tentunya ” , ungkap Ketua Umum LPKP2HI yang diketahui juga sebagai Pemilik media Forum Nusantara Group serta Ketua LBH YAYASAN LANYALLA CENTER.
