Pemalang milik-rakyat.com Puluhan tenaga pendidikan, teknis, dan kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Pemalang datang ke Gedung DPRD Pemalang mempertanyakan tentang nasib mereka di penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Dalam hal ini, sebagian dari mereka merasa tidak bisa masuk ke dalam syarat ketentuan penerimaan PPPK, sehingga meminta bantuan para anggota dewan agar mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk bisa membuka kuota untuk mereka yang belum terkoordinir di kuota PPPK 2024.
Ketua Forum Honorer Pemalang, Didin Arifin mengatakan, sebagian besar dari mereka tidak masuk dalam kriteria penerimaan atau tidak mendapatkan afirmasi di pelaksanaan penerimaan ini, sehingga membutuhkan kepastian. “Kalau sesuai dengan program pemerintah pusat, di 2025 nanti honorer akan ditiadakan. Jadi kami (guru, nakes, dan tenaga teknis) mempertanyakan nasib kami, terutama tentang pembukaan PPPK 2024 ini,” ucapnya, Rabu (9/10/24).
Pada pelaksanaan seleksi PPPK 2024 dikhususkan untuk para tenaga honorer yang memiliki SK2. Jika kuota di setiap formasi belum terpenuhi, maka pemerintah akan membuka kembali di gelombang kedua. Dengan ketentuan, para pendaftar harus memiliki pengalaman kerja minimal selama dua tahun di instansi pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Pemalang Fraksi PPP Moch. Safi’i mengatakan, dirinya akan terus mendorong serta mengawal pelaksanaan pengajuan kuota PPPK ke pemerintah pusat. Bahkan ia memastikan untuk kota prioritas diberikan kepada mereka yang masuk ke dalam klasifikasi prioritas, yaitu memiliki SK2 atau terdaftar dalam data BKN.
