“Ini harus dipastikan dan diawasi, terutama mereka yang wajib diprioritaskan sesuai mekanisme aturan. Sehingga tidak tertukar dengan orang lain, yang jika terjadi merupakan pelanggaran. Ke depan, kita ajukan kuota untuk kesejahteraan honorer pemerintahan,” ucapnya.
Senada, Heru Kudhimiarso selaku Anggota DPRD yang baru dilantik menuturkan, permasalahan kepegawaian harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah secepatnya.
Terutama tentang pembayaran pegawai honorer yang seharusnya tidak menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa, wajib menggunakan pengadaan langsung pegawai, sehingga statusnya di data BKN pusat terdaftar dan dapat diajukan untuk mengikuti pendaftaran PPPK ke depan.
“Dulu sebelum jadi anggota DPRD, saya sudah pernah menangani hal ini. Bahkan berdemo bersama para tenaga honorer dan sekarang setelah jadi akan saya suarakan di agenda-agenda dewan sebagai anggota DPRD Pemalang,” pungkasnya. (Red/Team)
