Raden Kritik Aktivis M Yunus Perihal Bagi Bagi Parcel Ke Kepala Dinas Pegawai Negeri Sipil ” Kapasitasnya Apa Di Pemerintahan ? “

Beredarnya video seorang aktivis harimau blambangan M Yunus membagikan parcel ke beberapa kepala dinas pemerintahan kabupaten Banyuwangi mendapatkan kritikan keras oleh Raden Teguh Firmansyah Aktivis Filsafat logika berfikir, beberapa Kepala Dinas Pemerintahan Daerah Banyuwangi yang menerima parcel dari seorang aktivis yang dikenal julukannya harimau blambangan sebut saja M Yunus Wahyudi, si pemberi bingkisan parcel dengan alibi bentuk ia silahturahmi dan berteman beberapa kepala dinas pemerintahan daerah Banyuwangi. kebijakan M Yunus yang telah memberi bingkisan parsel ke pegawai negeri sipil (PNS) telah terindikasi menciptakan dasar penyuapan dan korupsi.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat dan upaya pencegahan korupsi atau penyuapan demi kepentingan pribadi.
Raden Teguh Firmansyah yang seorang Aktivis juga yang kerap mengkritisi Pemerintahan ini mengatakan, “sebaiknya M Yunus yang mengaku seorang aktivis yang kerap juga menyuarakan anti korupsi dan bersihkan korupsi dari Banyuwangi memiliki kebijakan pencegahan korupsi, bukan malah memberi parsel lebaran kepada para kepala dinas pemerintahan daerah, justru akan membuka peluang terbentuknya perilaku-perilaku koruptif,” ucap Raden dalam diskusi santai bersama awak media. Minggu 23 Maret 2025
Raden juga tidak sepakat dengan cara M Yunus yang memberikan parcel dengan bentuk apa dan nilai berapa pun kepada pegawai pemerintahan terutama kepada kepala dinas (PNS), “Karena pemberian seperti itu tidak dilihat dari kisaran besaran nilai atau harga yang di bawah Rp1 juta, tetapi lebih kepada perilaku-perilaku yang sangat berpotensi korupsi, kecil saja diterima apalagi besar ya kan, apalagi perlu kita ketahui kapasitas M Yunus di pemerintahan daerah bukan siapa siapa,” ujarnya.
Memberikan hadiah atau parcel di Hari Raya adalah budaya atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun Raden menjelaskan bukan masyarakat memberi ke pejabat pemerintahan dan pegawai negeri sipil(PNS) seharus masyarakat yang menerima dari pejabat pemerintahan daerah ataupun seorang aktivis yang darmawan, bentuk pedulinya para pejabat kepada masyarakat yang tidak mampu dan mengurangi beban perekonomian masyarakat yang darurat.
“Pejabat pemerintah seharusnya lebih fokus daruratnya ekonomi masyarakat yang tidak mampu, dan pejabat pemerintahan daerah, pekerja negeri sipil untuk berhati hati dalam menerima parcel atau hadiah sekecil apapun nilainya dari seorang yang bukan dilingkup dinas pemerintahan, karena itu akan melemahkan semangat menghindari prilaku prilaku koruptif,” ujarnya.
Raden juga menerangkan sebagai aktifis filsafat logika berpikir ini, “jelasnya kalau mau memberikan parcel kepada pejabat pastikan benar-benar yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, misalnya, dari bawahannya atau atau mitranya, apapun bentuk pemberian itu dan berapapun nilainya saya pastikan yang si pemberi ada kepentingan pribadi dari si pejabat pemerintah yang penerima, itu sangat terindikasi adanya prilaku prilaku koruptif dan penyuapan secara halus, maka harus patut dilakukan pemeriksaan oleh KPK apakah pemberian tersebut terdapat unsur gratifikasi atau tidak,” tuturnya.
Tidak sampai disitu Raden juga mengkritik keras secara logika berfikirnya, “perlu kita ketahui bagaimana aktifis yang berjulukan harimau blambangan itu selalu berkoar koar tentang dirinya secara publik, bahkan gerakannya selalu mengaku demi masyarakat, dia pun mengaku punya ribuan anggota atau pendukung, kenapa dia tidak berikan parcelnya atau hadiahnya kepada ribuan anggotanya dan masyarakat yang dia tolong terjerat hutang hingga sulit ekonominya, kok malah pejabat yang dikasih parcel yang sudah dijamin ekonominya oleh negara, M Yunus aktifis itu seharusnya membuktikan sebagai pemimpin kelompok jika dia peduli kepada masyarakat dan ribuan anggotanya,”sentil Raden. ( red )