Banyuwangi milik-rakyay.com Melihat angka pertumbuhan UMKM di Banyuwangi dalam satu dekade ini tentu membuat dilema. Dalam satu sisi, UMKM menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran, namun jika ditilik dari sisi lainnya pertumbuhan UMKM juga menakutkan jika tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Bahkan lebih menakutkan dari Skema Ponzi.
“Hal ini yang seharusnya menjadi prioritas bagi Pemkab Banyuwangi untuk mencanangkan program Industrialisasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Misalnya dengan adanya perusahaan atau anak perusahaan BUMN atau swasta, harapannya dari keberadaan perusahaan tersebut di Banyuwangi nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan sumbangsih terhadap kelangsungan UMKM itu sendiri,” ujar Nurul Amin, ketua AMPD pada Senin (28/10/2024)
Selain itu, Banyuwangi kedepan juga harus clear dari persoalan tambang emas, tambang pasir dan konflik lahan. “Persoalan ini bagi saya belum clear, masih saja menjadi pokok bahasan di tengah masyarakat. Sudah saatnya Banyuwangi move on dari persoalan tahunan tersebut, kuncinya ada pada keterbukaan dan komunikasi yang hangat, jemput bola itu juga perlu,” ungkapnya.
Menurut Emen, tidak tepat rasanya pada masa-masa politik seperti ini untuk saling menyalahkan. Hal ini harus menjadi PR bersama seluruh stakeholder Banyuwangi nantinya. “Terlepas siapa nanti yang akan memimpin Banyuwangi, secara pribadi saya titip tentang UMKM ini. Jangan sampai masyarakat itu tersesat pada mindset UMKM adalah solusi, itu kan kebenarannya tidak absolute. Jadi, dengan pertumbuhan UMKM seperti ini tugas pemerintah kabupaten ialah bagaimana agar mereka (UMKM) survive di bidangnya masing-masing dan memastikan mereka tidak masuk pada jerat hutang piutang apalagi dengan rentenir. Jangan sampai sekarang buka warung minggu depan sudah tutup karena tidak ada pembeli,” tutupnya.
