Insiden yang bisa memicu kerusuhan antar agama itu menggugah sejumlah pemerintah dari berbagai penjuru dunia melakukan protes dan mengecam aksi yang tidak beradab itu, karena bisa menyulut kerusuhan yang lebih gawat. Setidaknya, dari aksi bar-barian ini, negara Irak langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia sebagai bentuk protes yang nyata terhadap penodaan kitab suci Umat Islam ini. Bahkan, Irak juga menarik kuasa usahanya dari Swedia serta mengusir Duta Besar Swedia dari Irak seketika itu juga.
Artinya, masalah Islamophobia yang telak memaksa PBB mengeluarkan resolusi pada 15 Maret 2022 itu membuktikan masalahnya yang dihadapi Umat Islam di dunia sungguh serius. Tapi mengapa respon pemerintah Indonesia sendiri justru melempem, tak memberikan apresiasi secara wajar untuk kemudian menetapkan momentum penting yang dilakukan PBB itu menjadi kalender atau hari libur nasional di Indonesia ?
Agaknya, untuk mengapresiasi perhatian atas kepedulian dari resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa yang telah mensahkan tentang Islamophobia tersebut perlu didalami dan dibahas lebih serius pada pada 15 Maret 2024 nanti, setidaknya oleh Aspirasi Emak-emak Indonesia yang telah memposisikan diri sebagai sebagai pejuang Islamophobia masuk dalam dalan kalender atau hari libur nasional, agar dapat menjadi perhatian serta kewaspadaan semua pihak demi dan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia yang masih rentan untuk dijadikan bahan permainan politik.(Red/Team)
