“Buat apa ada fidusia jika CIMB Niaga Finance Malang langsung melakukan patas dengan menguasakan kepada pihak kedua untuk merampas kendaraan debitur. Harusnya, CIMB Niaga Finance menggugat ke Pengadilan, jika kalah atau menang, maka putusan hukum dilaksanakan. Tapi itu tidak ditempuh, malah memberi Kuasa kepada perusahaan pengekskusi,” jelasnya.
Dia menegaskan, unit kendaraan juga tidak dialihkan oleh Debitur dan dipakai sendiri. Yang patut disayangkan, saat dipakai itulah, sekelompok orang menghadang dan merampas unit kendaraannya.
“Yang merampas ada kurang lebih 10 orang. Surat tugas nomor 27 / 09 / SKT / SIA / 2024 yang ditunjukkan DC itu jelas, cuma ada 3 orang, yaitu Alfan Mubaroh, Agung, dan Gatot. Tapi kenapa yang ikut merampas 10 orang? Ada namanya Irwan yang salah satunya kami laporkan. Dia yang menyetir mobil milik klien kami dari Trawas ke kantor CIMB Niaga Finance Malang. Laporan dugaan tindak pidana perampasan pasal 368 KUHP,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dodik Firmansyah, SH, menjelaskan, antara debitur dan kreditur saat akad pembelian kendaraan secara kredit, ada aturannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Aturan lain yakni putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 18 / PUU-XVII XVII/ 2019 tentang Tata Cara Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia.
“Ini sudah melekat dan mengikat, harus dijalankan oleh Kreditur dan Debitur, baik Kreditur yang sewa tenaga penagih (Debt Collector). Jadi masing – masing punya hak. Ini untuk melindungi Kreditur dan Debitur, semua juga diatur dalam UU nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan perlindungan bagi Debitur dijamin oleh UU nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Intinya Kreditur tidak boleh sewenang-wenang ‘tarik paksa’ obyek jaminan Fidusia,” tegas Dodik Firmansyah. (Red/Wijianto/Limbad)
