Sejumlah laporan menyebut bahwa lembaga rehabilitasi tempat korban dirawat sebelumnya pernah tersorot akibat dugaan pelanggaran dalam metode rehabilitasinya.
“Beberapa mantan pasien mengaku mengalami perlakuan kasar dan tidak mendapatkan bimbingan yang cukup untuk kembali ke masyarakat,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan kurangnya tenaga profesional, pendekatan yang tidak berorientasi pada pemulihan mental dan sosial, serta minimnya fasilitas yang layak di dalam lembaga rehabilitasi, kembali menjadi sorotan.
“Jika rehabilitasi hanya berfokus pada detoksifikasi tanpa memperhatikan aspek psikososial, maka risiko kambuh atau bahkan keputusasaan akan sangat tinggi,” kata Rofiq Azmy.
Kurangnya Pengawasan & Evaluasi Pemerintah
Kasus ini juga kembali mempertanyakan regulasi dan pengawasan terhadap pusat-pusat rehabilitasi. Apakah pemerintah benar-benar memastikan lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai standar yang ditetapkan?
Beberapa faktor yang membuat sistem rehabilitasi belum optimal, antara lain:
❌ Kurangnya tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman dalam rehabilitasi narkoba.
❌ Minimnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pemulihan mental dan sosial.
❌ Pengawasan dan evaluasi lembaga yang lemah, sehingga sulit mendeteksi kegagalan rehabilitasi.
❌ Kurangnya dukungan finansial bagi lembaga rehabilitasi untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas.
