“Ini dapat dijadikan langkah pencegahan, terhadap potensi pelanggaran Pilkada 2024 di Banyuwangi,” kata Adrianus.
Kita ketahui bersama, saat ini sudah mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, perlu adanya pengawasan terkait potensi kerawanan dan potensi pelanggaran-pelanggaran yang bakal terjadi.
“Setiap tahapan harus kami lalukan pengawasan, guna untuk suksesnya Pilkada di Banyuwangi,” ungkapnya.
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga berharap kepada para awak media, untuk membantu dalam mengawasi, mengontrol, serta turut mencegah penyebaran berita hoax, kampanye hitam, politik sara dan lain sebagainya.
“Kami berharap kepada para awak media, untuk turut membantu dalam mensukseskan Pilkada di Kabupaten Banyuwangi,” harapnya.
Peran penting Aparat Penegak Hukum (APH) seperti TNI, Polri dan BPBD sangat diperlukan, agar dapat tercipta Pilkada Serentak di Banyuwangi berlangsung dengan lancar dan sukses.
“Koordinasi dan kerjasama ini penting untuk pelaksanaan Pilkada, serta mengantisipasi berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi,” ucapnya.
Berbagai pembahasan disampaikan oleh Adrianus, termasuk membahas terkait indeks kerawanan Pilkada dengan memaparkan kesimpulan dari pelaksanaan pemilu sebelumya besama stakeholder dan instansi terkait.
“Kami juga membahas indeks kerawanan pemilu bersama Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, BPBd dan Bakesbangpol,” tutupnya. (Red/Ipul/Team Jatim-Banyuwangi)
