Banyuwangi,Pernyataan terbuka dari seorang Wakil Pemerintah di Banyuwangi mengenai kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan amandemen merupakan indikasi serius atas krisis pelaksanaan konstitusi di tingkat lokal. Kritik ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum yang telah diamandemen dan praktik birokrasi pemerintahan yang berlangsung. Amandemen sebagai produk politik hukum tertinggi seharusnya menjadi pedoman operasional dalam keperluan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketika seorang pejabat internal pemerintah sendiri mengakui kegagalan tersebut, maka hal ini bukan sekadar kritik biasa, tetapi sinyal keras akan lemahnya integrasi norma dan implementasi.
Amandemen tidak hanya sekadar mengubah teks konstitusi, tetapi juga mengandung semangat pembaruan struktural dan substansial dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks Banyuwangi, kegagalan tersebut patut ditelisik lebih dalam: apakah karena ketidakadilan administratif, resistensi politik, atau ketidaksiapan sumber daya manusia? Ketidakmampuan birokrasi lokal menerjemahkan amanat amandemen menjadi kebijakan konkret menandakan krisis kepemimpinan strategis. Pemerintah daerah sepertinya terjebak dalam retorika pembangunan tanpa mengeluarkan pemahaman mendalam terhadap landasan normatif yang seharusnya menjadi pijakan.
Pernyataan wakil pemerintah tersebut juga membuka ruang untuk mengkritisi efektivitas komunikasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya, pelaksanaan amandemen memerlukan sinkronisasi lintas tingkat pemerintahan. Namun, pengakuan kegagalan ini menunjukkan lemahnya pengawasan struktural serta pengabaian terhadap prinsip good governance. Ketika fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan konstitusi lemah, maka daerah-daerah seperti Banyuwangi berisiko menjadi laboratorium kegagalan demokrasi konstitusional.
